JAKARTA-- Sistem e-budgeting sebenarnya sudah mulai diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2013 lalu saat Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai gubernur DKI.
"Beliau (Presiden RI) makanya ngomong kan, sopan saja sih beliau ngomongnya, sebetulnya dari dulu sudah bikin. Ketika kita 2013 gagal bikin. Truk sampah tiba-tiba hilang (padahal sudah dianggarkan). Tidak ada yang mau ngaku, tiba-tiba duitnya di-crop," ungkap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jumat (13/3/2015).
Untuk itu, Jokowi selaku gubernur saat itu mengeluarkan sistem e budgeting supaya mudah mengontrol anggaran, Siapa yang menginput dan siapa yang mencoret bisa ketahuan.
"Tapi kan kita tidak bisa waktu itu action. Tunggu saya kesana dulu tuh (istana), kata beliau (Jokowi), dulu kan susah. Makanya sekarang Pak Gubernur berhasil. Bukan berarti dulu dia (Presiden Jokowi) tidak berhasil, dulu kita tidak ada backing. Bayangkan kalau ribut, misalnya presiden menganggap DPRD yang benar atau segala macam, Mendagri semua, gawat kita. Polisi semua tidak mau bergerak, juga gawat," ungkapnya.
Sekarang dikataka Ahok sudah jelas, pihak kepolisian sudah menyatakan kemungkinan ada puluhan tersangka UPS. Sementara pada APBD 2015 pun masuk kembali pengadaan UPS, sehingga bisa ditarik benang merahnya bahwa pengadaan tersebut merupakan permainan anggaran.
"Jadi kalau bicara jujur, DPRD tidak pernah membahas, kalau ketemu cuma formalitas saja. Makanya sekarang kita rekam kan kalau ketemu, SKPD tidak pernah bahas samai rinci sama dia (DPRD yang peting porsinya dia yang penting," ungkapnya.
Bahka dikatakannya setiap pengadaan sudah ada namanya, siapa sebenarnya yang memasukan ke dalam anggaran APBD yang dikenal Ahok sebagai Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
"Malah ada nama-nama, ini Pokirnya siapa. Kalau itu ada oknum yang ketikin, itu tidak ada ribut, kita pun baru tahu terakhir. Kita tunggu saja (kelanjutannya bagaimana)," kata Ahok. #tanyaAhok

sumber: tribunnews.com