Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

rikky_c_aAvatar border
TS
rikky_c_a
[YUK TAAT BAYAR PAJAK] Pajak tarif Tol Akan Diberlakukan
http://m.detik.com/finance/read/2015...-di-era-jokowi


pajak-tarif-tol-gagasan-lama-yang-lahir-lagi-di-era-jokowi

Jakarta - Para pengusaha operator jalan tol tak kaget dengan rencana pemerintahan Presiden Jokowi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pengguna jasa tol. Wacana ini pernah muncul saat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Darmin Nasution pada periode 2006-2009.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman kepada detikFinance, Jumat (27/2/2015)

"Sudah sejak lama, sejak zaman Pak Darmin. Pak Darmin sempat tanya kenapa nggak ada PPN untuk pengguna tol," kata Fatchur.

Ia menjelaskan pada waktu itu rencana itu menguap tanpa realisasi. Sebagai pengusaha jalan tol, pihaknya tak keberatan dengan PPN karena yang dibebankan adalah konsumen bukan perusahaan operator tol.

"Terserah pemerintah saja, yang dikenakan itu kan end user, kita hanya memungut saja," katanya.

Fatchur optimis meski tarif tol kena PPN, namun tak akan mempengaruhi minat masyarakat menggunakan tol, alasannya tarif tol di Indonesia termasuk murah, meski naik setiap 2 tahun sekali.

"Kalau menurut saya nggak, nggak ngaruh, tarif kita murah," katanya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Gani Ghazali menjelaskan, pengenaan PPN ini didasari oleh surat yang dilayangkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Kementerian PUPR Basuki Hadimuljono. Tarif PPN adalah 10%.

"Kalau tol kena PPN, itu suratnya Menteri Keuangan kepada Pak Menteri PUPR. Kena 10%," sebut Gani.

Selaku regulator jalan tol, ia mengaku segera menindaklanjutinya. Pihaknya pun mengaku tengan intensif melakukan pembahasan dengan pihak Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan teknis pengenaan PPN 10% tersebut.

Namun, Gani belum bisa menjelaskan kapan kebijakan itu akan mulai diterapkan. "Penerapannya sedang diproses. Ini sedang koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembahasan sedang intens," pungkasnya.



Mantapp pak jokowi

Ide sungguh luar biasa untuk meningkatan pendapatan negara

emoticon-Recommended Seller
0
1.6K
23
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
672.3KThread41.9KAnggota
Urutkan
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.