Inilah resiko seorang presiden jika mempunyai menteri yang tidak paham konstitusi. Dan ini terjadi kepada Jokowi, dimana akibat ulah menterinya yang tidak paham konstitusi, untuk kesekian kalinya Jokowi di bully.

Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjiatno agar Polri tak memberi izin Golkar melaksanakan Munas di Golkar menggerus citra Presiden Joko Widodo. Ulah menteri yang dianggap partisan karena berasal dari Partai Nasdem, partai pecahan Golkar, itu Jokowi di bully.

“Sekarang Jokowi di bully dimana-mana yang banyak disebutkan seolah-olah presiden yang akan mengembalikan ke Orde Baru,” kata pengamat politik Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta (Kamis, 27/11).

Publik, menurut Ray, menganggap Jokowi telah mengobok-obok keberadaan partai politik yang sudah diatur oleh undang-undang, dan hendak mengembalikan model kekuasaan seperti di zaman Orde Baru. (Baca, Jokowi pakai cara ORBA singkirkan lawan).

“Ini akibat dia tidak tahu dan paham tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri dan tidak paham politik nasional,” imbuhnya.

Selain itu, menurut dia, pernyataan Tedjo juga merugikan kelompok Agung Laksono dan beberapa kader yang menolak Aburizal Bakrie.

“Sekarang karena pernyataannya itu, kelompok Agus Gumiwang dan Agung Laksono dianggap kelompoknya Jokowi dan KIH. Kira-kira kan begitu,” demikian Ray.
IQ Bintang Only