Jakarta - Harapan publik begitu tinggi menggantung pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam memimpin Indonesia. Termasuk pemilihan kabinet yang diisi oleh figur yang jauh dari lingkaran korupsi. Tidak sedikit orang yang mumpuni di bidangnya, sehingga Presiden tidak harus bingung dalam menentukan siapa pembantunya kelak.

"Stok orang baik di negeri ini yang punya kompetensi, mumpuni di bidangnya banyak. Kenapa harus ngotot mengambil catatan orang-orang bermasalah yang karena dekat dengan kelompok-kelompok penekan?" kata pakar Psikologi Politik Hamdi Muluk saat berbincang dengan detikcom, Kamis (23/10/2014).

Menurut Hamdi, publik memiliki kriteria ideal yang diinginkan dalam kabinet Jokowi-JK kelak. Publik juga akan menunggu siapa figur-figur kuat dan terbaik di republik ini yang akan duduk di kabinet.

Namun, bila publik menilai Jokowi-JK dianggap salah dalam memilih figur di kabinet, maka akan berisiko. "Yang ditunggu publik adalah figur yang sesuai dengan visi-misi Jokowi yang memiliki komitmen dalam menjalankan pemerintahan," jelas Hamdi.

Terkait dengan beredarnya nama-nama calon menteri yang seharusnya merupakan bagian dari dokumen rahasia, Hamdi menilai ini adalah langkah 'diam-diam' Jokowi untuk membeberkan nama-nama itu ke publik agar publik memberikan penilaian.

Hal ini dilakukan karena kemungkinan adanya kelompok penekan yang memasukan nama-nama tersebut ke daftar calon menteri. "Padahal nama-nama yang dititipkan itu mendapatkan penolakan dari publik yang diwakili KPK-PPATK, sehingga ini dijadikan senjata untuk melawan balik agar nama-nama tersebut dikeluarkan dari daftar," jelas Hamdi.

sumber :
http://news.detik.com/read/2014/10/2...tot-yang-kotor