Komentar-komentar para pakar di Depan ini masih menonjolkan aspek dikotomi seperti cerita wayang antara pandawa dengan kurawa, artinya hidup kenegaraan itu digambarkan sebagai warna hitam dan putih.
Dalam kehidupan yang sebenarnya dari negara tidaklah berjalan seperti dunia wayang. Dalam kehidupan negara modern yang sesungguhnya terjadi proses pembelajaran kehidupan bangsa.
Dalam contoh-contoh perkembangan tata negara di dunia justru Indonesia mirip dengan perkembangan demokrasi di AS. Kenapa? Karena pengalaman merdekanya yaitu perang melawan penjajah.
Indonesia melawan belanda, bangsa Amerika melawan Inggris. Ketika penjajah Belanda berkuasa, infra struktur pemerintahan adat di Indonesia dibabat habis sehingga bangsa Indonesia kehilangan golongan menengah dan tinggal golongan bawah atau rakyat jelata.
Bangsa Amerika juga imigran dari rakyat jelata di Eropa yang tertindas oleh rezim otoriternya. Jadi pada saat merdeka bangsa Indonesia dan bangsa Amerika tidap punya golongan menengah karena adanya hanya rakyat jelata yang berkuasa.
Bangsa Amerika perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara demokrasi besar. Bangsa Indonesia juga perlu waktu panjang untuk jadi negara demokrasi besar.
Tahun 2014 adalah tonggak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia menuju demokrasi mirip Amerika. Presiden Obama dari partai Demokrat tapi perlemen dikuasai partai Republik.
"President can do no wrong" tidak terjadi di Amerika karena pengawasan oleh parlemen terhadap presiden sangat kuat untuk mewujudkan kepentingan rakyat Amerika.
Di Indonesia presiden JKW dari koalisi Indonesia hebat, sementara parlemen (DPR/MPR) dikuasai Koalsi Merah Putih. Ini kemajuan demokrasi Indonesia yang hebat karena selama 69 tahun Indonesia merdeka baru kali ini motto "President can do no wrong" hilang dari muka bumi Indonesia akibat Koalisi Merah Putih akan menjalankan fungsi "Check and Balance" terhadap pemerintahan Indonesia tahun 2014-2019 karena Ketua MPR dan Ketua DPR ditangan Koalisi Merah Putih.
Bravo KMP! meskipun KMP dipimpin Prabowo Subianto tapi Gerindra tidak mau jadi Ketua MPR bahkan Partai Gerindra ikhlas tidak juga duduk jadi Wakil Ketua MPR karena digantikan oleh PAN dan PKS.
Jaman Orde Baru pemerintahan otoriter dengan sarana militer. Jaman refornasi pemerintahan otoriter juga dengan sarana HUKUM (Rekayasa hukum).
Jaman pembaharuan sekarang otoriterisme atau "presiden can do no wrong" digantikan dengan "Check and Balance" yang sebenar-benarnya oleh DPR/MPR kepada presiden demi kepentingan rakyat indonesia.
SUMBER:
KOMPAS
