Pembubaran FPI Sedang Dibahas Kemendagri



Jakarta - Demo berujung ricuh yang dilakukan oleh anggota FPI asal Jawa Barat di DPRD DKI masih membuat Wakil Gubernur Jakarta Basuki T Purnama geram. Ia pun menginginkan agar ormas Islam itu dibubarkan dengan alasan tak terdaftar di Pemprov DKI dan Dinas Kesbangpol.

Ternyata pembahasan pembubaran FPI tengah digodok oleh Direktorat Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terkait dengan pengerusakan dan pengeroyokan yang dilakukan FPI saat demo tolak Ahok jadi gubernur.

"Itu (pembubaran FPI) sedang dibahas di Direktorat Kesbangpol yang menangani ormas. Mereka sudah ada rapat-rapat," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji kepada detikcom, Senin (6/10/2014).

Apakah rapat-rapat itu akan berujung pembubaran FPI atau hanya sanksi-sanksi semata? Dodi menjawab belum ada arah dari rapat-rapat tersebut yang dilaporkan padanya.

"Mungkin laporannya besok disampaikan ke Puspen Kemendagri," ujar Dodi yang juga menyebut FPI terdaftar di Kesbangpol Kemendagri.

Sebelumnya, Dodi menyatakan sebuah ormas dapat dibubarkan oleh Kemendagri jika terjadi pelanggaran hukum seperti perbuatan pidana. Hal ini dibuktikan dengan putusan dari pengadilan.

Dalam kesempatan terpisah, Ahok ingin FPI dibubarkan karena tidak terdaftar. Hal ini dipicu dengan pengerusakan 2 mobil anggota DPRD DKI dan pengeroyokan sejumlah anggota Polri saat ormas Islam tersebut menggelar aksi demo pekan lalu.

SUMBER -> http://news.detik.com/read/2014/10/0...?991104topnews

Ahok Ingin Bubarkan FPI tapi Belum Tahu Caranya

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama sedang mencari cara agar organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) bisa dibubarkan. Hanya saja, ia sendiri mengaku belum tahu caranya karena FPI tidak pernah mengantongi izin dari pemerintah sebagai lembaga resmi.

"Tinggal kita cari caranya gimana bubarinnya kan. Tapi orang (FPI) nggak pernah ada kok, nggak pernah ada izin, gimana mau bubarinnya. Nah ini juga lucu," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

Basuki mengatakan belum dapat memastikan apakah FPI perlu dilaporkan ke Capres Terpilih Joko Widodo. Karena cara membubarkan ormas yang tidak pernah mendapat izin dari pemerintah, sudah cukup membuatnya pusing. "Saya enggak tahu, nanti urusan aparat. Tapi apanya yang mau dibubarin, orang mereka enggak pernah ada organisasinya. Cuma ngaku-ngaku gitu, enggak resmi. Enggak daftar di kita, enggak ada di Kesbangpol juga," ungkapnya.

Ia mengetahui FPI resmi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hanya saja izinya sudah expired alias sudah tidak berlaku lagi. Namun di DKI sendiri FPI tidak pernah terdaftar. "Sudah lewat tanggalnya. Saya punya itu. Sudah lewat tanggalnya," katanya.

Terkait penolakan FPI bila ia menjabat sebagai gubernur di Jakarta, Basuki mengatakan itu hak demokrasi setiap warga negara. Oleh karena itu, ia juga berhak menolak FPI. "Itu hak demokrasi, semua orang boleh menolak kok. Saya juga nolak FPI. Sama saja. Untuk terpilih di 2017 nanti saya cuma butuh suara 50 persen plus satu," katanya. (ysa/RMOL)

SUMBER -> http://u.msn.com/id-id/berita/nasion...nya/ar-BB7Msd3



TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan tidak gampang membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena organisasi masyarakat ini dilindungi undang-undang. "Tidak bisa dibubarkan begitu saja karena hanya Kementerian Dalam Negeri yang bisa," kata dia seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. (Baca: Ahok Ingin Bubarkan FPI)

Taufik menjelaskan seseorang harus memahami seluk-beluk organisasi masyarakat, sebelum mengusulkan pembubaran ormas. Ia meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak asal mengeluarkan usulan tersebut.

Taufik menentang pembubaran FPI karena menurutnya sikap FPI menolak Basuki sebagai Gubernur DKI beralasan. Demo penolakan FPI berakhir kericuhan dan tindakan anarkis, namun Taufik menilai hal ini wajar. "Anarkis tidak boleh, tapi itu timbul karena ada pemicunya," ujarnya. (Baca: Kenapa FPI dan FBR Menolak Ahok?)

Taufik menilai Ahok--sapaan akrab Basuki--banyak membuat keputusan yang menurut Taufik tidak sesuai aturan muslim. Sebagai contoh, Ahok melarang penjualan hewan kurban di fasilitas umum. Ia menyarankan Ahok menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah pihak sebelum mengambil keputusan. "Kalau mau panggil dulu ahlinya, apalagi ini soal ritual. Ini melukai seluruh umat Islam," katanya. (Baca: Mau Dibubarkan Ahok, FPI: Ahok Duluan Dilengserkan)

SUMBER -> http://www.tempo.co/read/news/2014/1...Pembubaran-FPI

cocok deh yang satu partai dengan junjungan yang WOWO agung, yg satu organisasi paling suci dunia akherat...