REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Rancangan
Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan
menjadi UU Pilkada dalam Rapat Paripurna DPR,
pekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi
sasaran bullying para netizen di media sosial.
Tagar #ShameOnYouSBY maupun #ShamedByYou
hingga hari ini masih bermunculan di berbagai jejaring
sosial seperti Facebook, Twitter maupun Path. Tagar
itu muncul setelah DPR menetapkan Pilkada
dilaksanakan tidak secara langsung.
Menanggapi fenomena itu, Ketua Harian Partai
Demokrat Syarief Hassa meminta bantuan ke seluruh
media massa untuk menyampaikan informasi yang
benar, hingga SBY tidak selalu menjadi bulan-bulanan
masyarakat.
"Minta tolong dong media-media kita juga harus
meluruskan apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya
jelang Rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Hotel
Sultan, Selasa (30/9).
Menurut Syarief, SBY tidak mengetahui secara detil
dinamika yang terjadi selama rapat paripurna berjalan.
Namun masyarakat berpikiran apa yang terjadi
semuanya adalah kesalahan dari SBY.
"Tidak ada komunikasi langsung, sulit untuk
melakukan komunikasi langsung pada (rapat)
paripurna. Ketua fraksi (Ketua Fraksi PD Nurhayati
Assegaf) juga tidak bisa berhubungan secara
langsung. Apalagi ada perbedaan waktu 14 jam (saat
itu SBY berada di AS). Sehingga sulit berkomunikasi.
Jadi, jangan seolah-olah ini Pak SBY yang salah,"
jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Syarief kembali
menegaskan sikap Partai Demokrat tersebut adalah
mendukung pilkada langsung dengan sepuluh
perbaikan.
"Itu kan sesuatu yang bagus. Nah tolong dong
disampaikan wartawan-wartawan juga. Jangan
walkout-nya yang dibahas," ujar Syarief.
Ia pun menghimbau kepada masyarakat terkait
perilaku bully terhadap SBY yang masih berlangsung
hingga kini. Syarief meminta semua pihak objektif
dalam membahas dan melihat masalah UU Pilkada. Ia
pun menambahkan SBY telah mengintruksikan untuk
mendukung Pilkada langsung dengan 10 perbaikan,
namun tidak pernah ada intstruksi walkout.
"Jadi, bahwa ternyata kita lihat di paripurna, di lobi,
tidak ada satupun yang mendukung opsi Partai
Demokrat," katanya.