Selamat malam agan/sista,
Sebelumnya ane minta maaf nih karena salah kamar. Berhubung tiap buka berita politik di sini isinya perang antara panasbung-panastak yang tak berkesudahan, dan isi threadnya berulang-ulang (repost bolak-balik) bikin bosen dan eneg. Apa salahnya kalau kita diskusi tentang masalah ini.

Ok, mulai dari berita baru ini:



Jokowi ingin ada bandara di megaproyek tanggul laut raksasa



Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo menginginkan ada pembangunan bandara di jalur megaproyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Berdasarkan rencana induk Kementerian Perhubungan, tidak ada pembangunan bandara dalam megaproyek bendungan raksasa itu.

"Pak Jokowi ingin ada airport di situ, letaknya diantara 17 pulau atau di sisi timur Kepulauan Seribu. Itu akan dilihat kelayakannya seperti apa. Toh keputusannya di pemerintah baru," ujar Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna, saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9).

Dedy menilai megaproyek ini lebih menarik investor swasta ketimbang Jembatan Selat Sunda. "Coba Tomy Winata (konglomerat Grup Artha Graha) ini masuk, masak di Jembatan Selat Sunda saja berani, ini enggak," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang melintasi tiga provinsi-- DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten-- membutuhkan dana sebesar Rp 600 triliun. Rencananya, megaproyek tersebut bakal dibangun dalam tiga tahap mulai 2014 hingga 2022.

Pemerintah kemungkinan akan mengambil bagian lebih besar dalam proyek giant sea wall tahap I. Itu terdiri dari revitalisasi pompa air yang rusak, penguatan tanggul utama sepanjang 23-30 kilometer, dan normalisasi sungai serta waduk.

"Pemerintah harus dorong di awal bangun sedikit-sedikit dulu, terutama tanggul A di pesisir utara, bersamaan nanti ditenderkan," kata Dedy.

Menurutnya, Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum bisa melakukan tender proyak tahap I tersebut pada Maret-Mei 2014. Biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tahap I tersebut diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.

Pihak swasta baru bisa masuk dalam proyek giant sea wall tahap II lantaran lebih menguntungkan. Mengingat, pemerintah akan mereklamasi lahan pantai seluas 5.500 hektare dan membangun kota baru diatasnya. Biaya reklamasi diperkirakan mencapai Rp 220 triliun.

"Jadi tidak sekadar tanggul, ini akan jadi kota baru. Kalau di Malaysia seperti pembangunan ibu kota baru Putrajaya," ungkap Dedy.

Diharapkan, kawasan baru tersebut sudah terbangun pada 2020 dan bisa menampung 1,8 juta penduduk serta menyerap 2,6 juta pekerja.

[yud]

Dari berita tersebut point yang ane soroti ada 2 yaitu biaya dan lama waktu pembangunan:
1. Biaya sekitar 600 T
2. Lama sekitar 8 tahun

OK, selanjutnya opsi kedua: pemindahan ibukota



Berapa Biaya Membangun Ibukota Baru





VIVAnews - Sejumlah pakar berbagai bidang yang tergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033 telah menyusun kerangka pemindahan Ibukota ke sebuah kota baru. Tim yang salah satunya diisi pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, ini menyusun sampai ke detail biaya.

Andrinof melansir angka minimum untuk membangun sebuah Ibukota baru adalah Rp100 triliun dengan perhitungan program pembangunan multiyear. "Saya kira Rp100 triliun cukup," kata Andrinof dalam jumpa pers di sebuah restoran di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010 kemarin.

Andrinof sendiri membayangkan, pembangunan kota baru itu membutuhkan waktu 10 tahun. Dua tahun awal untuk perencanaan dan delapan tahun berikutnya pelaksanaan pembangunan.

"Tiap tahun lalu kita menyisihkan APBN Rp10 triliun untuk membangun," kata Andrinof yang jumpa pers bersama Tata Mutasya, seorang ekonom, dan M Jehansyah Siregar, seorang pakar pemukiman dan transportasi dari Institut Teknologi Bandung.

Angka Rp10 triliun per tahun itu, kata Andrinof, memang besar. Namun angka itu, jauh lebih kecil dari estimasi kerugian yang dialami Jakarta setiap tahunnya akibat macet. "Ada yang menghitung 17 triliun rupiah, ada yang 20-an triliun rupiah," kata Andrinof, "artinya tetap lebih murah opsi membangun kota baru."

Kota baru ini, kata Andrinof, harus bisa memuat minimal satu juta penduduk. "Ada 400 ribu pegawai negeri sipil dan sisanya adalah keluarga dan kalangan swasta."

Berikut rincian infrastruktur yang harus dibangun, seperti disusun Tim Visi Indonesia 2033:
1. Infrastruktur dasar kota meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telepon;
2. Bandara Internasional;
3. Kantor Departemen dan Nondepartemen;
4. Rumah susun untuk PNS;
5. Rumah pejabat negara seperti Ketua-ketua lembaga tinggi negara;
6. Apartemen anggota DPR dan DPD;
7. Istana Negara dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden;
8. Sarana Transportasi;
9. Kawasan diplomatik;
10. Peningkatan kapasitas jalan dan transportasi menuju kota-kota terdekat.

Pembangunan infrastruktur ini bisa dihemat karena tidak semua lembaga negara atau pemerintahan harus pindah ke Ibukota baru. Andrinof menyebut, Bank Indonesia tetap dipertahankan di Jakarta. Kemudian, Markas Tentara Nasional Indonesia bisa saja tetap di Jakarta.

"Jadi tinggal pemerintah menentukan, mana yang harus ikut pindah dan mana yang tidak," kata Andrinof.

Namun usul Andrinof dan kawan-kawan ini tampaknya seperti menggantang asap. Kemarin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tak setuju dengan rencana pemindahan Ibukota. Gamawan menawarkan, hanya perlu pembenahan Jakarta. (adi)

© VIVA.co.id

Opsi kedua yang ane soroti:
1. Estimasi biaya minimum 100 T
2. Lama waktu 10 tahun (dengan 2 tahun perencanaan)

Pendapat ane:
Ane lebih cenderung setuju dengan opsi pemindahan ibu kota, beberapa alasannya:
1. Dari estimasi biaya jauh lebih murah dari pada pembangunan giant sea wall

2. Lama waktu pelaksanaan ga jauh berbeda, (selisih 2 tahun itu pun yang 2 tahun buat perencaan)

3. Mengurangi kepadatan penduduk di jakarta, yang mungkin berefek positif terhadap: kemacetan, banjir. Dengan berkurangnya orang -> jumlah kendaraan pasti berkurang banyak. Efeknya beban tanah dalam nahan bobot di atasnya berkurang (kalau lebaran saja kondisi tanah jakarta naik berapa cm karena orang-orang pada mudik). Belum lagi nanti orang-orang penting (pejabat negara) pada pindah. Jadi ga ada iring-iringan kendaraan buat kawal presiden/mentri dll, jadi mengurangi kemacetan (mungkin )

4. Lebih cepat untuk pemerataan pembangunan. Namanya ibu kota pasti kan nanti jadi prioritas pembangunannya, daerah yang disekitarnya juga pasti kecipratan .

Menurut ane kawasan jakarta jadiin kawasan bisnis aja sih, kalau pusat pemerintahan ya di daerah lain

OK, sekian pendapat ane. Menurut agan/sista gimana? Monggo diutarakan pendapatnya, nanti kalau yang berbobot ane pajang di depan (kalau ane sempet dan pas baca). (kalau threadnya ga di delete karena salah kamar)

Tambahan kaskuser:

Komen Agak Kocak



Komen Bermutu





















Jadi Top Thread juga
Makasih mod, jadiin HT dong