Kamis, 11/09/2014 12:32 WIB
Idham Khalid - detikNews


Jakarta - Bupati Solok Syamsu Rahim menolak Pilkada lewat DPRD. Syamsu yang kader Golkar Sumatera Barat ini mengambil sikap berseberangan dengan partainya dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik atas pilihannya.

"Silakan saja (dipecat-red). Pilkada melalui DPRD money politics-nya lebih besar, jadi ATM-nya anggota d‎ewan," kata Syamsu saat mengahadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Syamsu mengatakan, jika Pilkada melalui DPRD maka calon kepala daerah harus mengeluarkan uang sangat besar. Hal ini menurutnya sangat berbahaya karena bisa membuat seseorang menjabat untuk mengembalikan uang kampanyenya bukan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

"Kita harus membeli partai, kita harus membayar anggota dewan. Setiap kita mengesahkan Perda nanti selalu ada negosiasinya. Dalam pengalaman Orde Baru kan demikian, bahwa kita ini sebagai kepala daerah dijadikan objek, dijadikan ATM oleh anggota dewan yang mana mereka merasa berjasa," ujar Syamsu.

Pengalaman Syamsu mengikuti beberapa kali pemilihan membuat dia tahu jika DPRD yang memilih kepala daerah maka si calon harus memiliki modal yang kuat, jika tidak jangan harap bisa terpilih. Syamsu mengisahkan tahun 2003 di Sawah Lunto lalu saat mencalonkan diri, dia diminta untuk memberikan Rp 250 juta oleh anggota dewan. Namun karena tidak memberikan uang tersebut, Syamsu harus rela menerima kekalahan. Namun setelah Pilkada dipilih langsung oleh rakyat akhirnya Syamsu berhasil terpilih.

"Ketika anggota dewan memilih, itu uang. Partai dibeli, anggota dewan dibeli, akhirnya kalah karena dihimpit oleh orang lain yang lebih besar, tapi ketika rakyat yang memilih saya, satu kali menjadi ketua DPRD, satu kali jadi walikota, sekarang jadi bupati, itu hal yang berbeda. Rakyat melihat figur, kalau DPRD yang memilih itu ukurannya uang," terangnya.

Perdebatan soal metode Pilkada ini tengah ramai dibahas di DPR setelah Koalisi Merah Putih berbalik arah dengan mendukung Pilkada lewat DPRD. Koalisi ini beranggotakan Golkar, Gerindra, PPP, PAN dan PKS. Sedangkan Koalisi Jokowi-JK yang terdiri dari PDIP, PKB, Hanura memilih Pilkada langsung dipilih rakyat seperti halnya dengan pemerintah. Bahkan gara-gara hal ini Wagub Ahok keluar dari Gerindra karena merasa sudah tidak sejalan lagi dengan partai besutan Prabowo Subianto itu.

ember


Langsung tepat sasaran.