Tim Jokowi-JK Usul Kejaksaan Mandiri
MINGGU, 07 SEPTEMBER 2014 | 16:32 WIB

TEMPO.CO, Surakarta - Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah dilantik. Kuasa hukum tim Jokowi-JK, Ahmad Rifai, menilai perlu terobosan untuk memberantas korupsi.

Salah satunya dengan memisahkan kejaksaan dari pemerintahan. "Mestinya kejaksaan terpisah dari pemerintahan seperti halnya Mahkamah Agung. Buktinya, kinerja MA lebih bagus saat tidak tergabung dalam pemerintahan," katanya dalam diskusi seputar kabinet Jokowi-Kalla yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Surakarta, Ahad, 7 September 2014.

Dia mengatakan saat ini jumlah jaksa jauh lebih banyak daripada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan juga tersebar di seluruh Indonesia. Namun, faktanya, hanya sedikit kasus korupsi yang bisa diungkap kejaksaan. "Kalah oleh KPK," ucapnya.

Terutama di daerah, ia menilai tidak mungkin ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh kejaksaan setempat. Sebab, selama ini kepala kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi menjadi bagian dari musyawarah pimpinan daerah dan kerap berinteraksi dengan kepala daerah.

Ia mengusulkan kejaksaan terpisah dari pemerintahan. Dengan demikian, kejaksaan bisa lebih independen dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. "Tentunya harus ada pengawasan yang lebih ketat agar kejaksaan tidak bergerak di luar jalur," katanya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hermanu Joebagio, menilai Indonesia adalah negara maling. Sebab, para penyelenggara negara justru menggerogoti kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

"Jokowi harus memilih elite yang jujur dan punya integritas," ucapnya. Selain itu, dia melanjutkan, Jokowi juga harus memperkuat KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menempatkan inspektorat jenderal kementerian di bawah presiden, dan memperberat hukuman koruptor.

"Korupsi tidak bisa dikendalikan jika menterinya dari partai politik dan berkolaborasi dengan elite politik," katanya. Karena itulah Jokowi harus berani bertarung melawan para elite politik tersebut.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...aksaan-Mandiri


Inspektorat di Kementerian Dijadikan Lembaga Kepresidenan
RABU, 27 AGUSTUS 2014 | 20:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi tim transisi pemerintahan Joko Widdodo-Jusuf Kalla, Akbar Faizal, mengatakan sejumlah instrumen pemerintahan akan diubah bersamaan dengan proses nomenklatur nama kabinet yang saat ini masih dalam pengkajian.

Menurut Akbar, ada beberapa posisi di kementerian yang ditarik menjadi lembaga kepresidenan. "Seperti inspektorat yang ada di semua kementerian akan ditarik menjadi lembaga kepresidenan," kata Akbar ketika ditemui di kantor tim transisi, Rabu, 27 Agustus 2014.

Menurut Akbar, selama ini fungsi inspektur jenderal yang ada di setiap kementerian tidak bisa maksimal karena poisisinya berada di bawah menteri. "Kalau melekat menjadi lembaga kepresidenan akan lebih maksimal," ujarnya.

Akbar mengatakan perubahan posisi inpektur jenderal kementerian menjadi lembaga kepresidenan diharapkan mampu meminimalkan korupsi dan mendongkrak kinerja aparatur negara.

Ihwal aparatur, kata Akbar, tim transisi sedang mempertimbangkan penghapusan jabatan eselon III. Selama ini proyek dan program pemerintah ditangani oleh pejabat setingkat itu. "Penghapusan itu agar tak ada bagi-bagi jabatan eselon dan mencegah kolusi," ucapnya.

Deputi tim transisi lainnya, Andi Widjajanto, mengatakan inspektorat yang ditarik menjadi lembaga kepresidenan bidang pengawasan terbagi menjadi tiga tugas pengawasan. Tiga hal yang menjadi obyek pengawasan yakni kinerja aparatur negara, audit keuangan, dan program pembangunan.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...a-Kepresidenan


PDIP dan Golkar Partai Kader Terkorup
Selasa, 11 Maret 2014 16:57 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Rilis indeks korupsi partai politik 2002-2014 yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai terkorup, dengan jumlah kader yang paling banyak terjerat kasus korupsi.

Indeks ini sedikit berbeda dengan rilis sebelumnya yang dikeluarkan oleh ICW pada smester awal tahun 2012 lalu. Saat itu, Partai Golkar menempati urutan pertama disusul oleh partai berlambang kepala Banteng diurutan kedua.

Namun beda halnya dari data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2013. Lembaga antirasuah itu pun mencatat partai Golkar sebagai partai yang memiliki kader terbanyak yang tersangkut kasus korupsi dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan. Terdapat 40 kader GOLKAR terlibat korup, diikuti PDI-P 27, DEMOKRAT 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, GERINDRA 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.

Seperti diketahui, indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 (www.antikorupsi.org) sebagai berikut 1. PDIP (7.7) 2. PAN (5.5) 3. Golkar (4.9) 4. PKB (3.3) 5. PPP (2.7) 6. PKPI (2.1) 7. Gerindra (1.9) 8. Demokrat (1.7) 9. PBB (1.6) 10. Hanura (1.5) 11. PKS (0.3).

Sekedar diketahui, Indeks ini ramai beredar luas di media sosial, dan menjadi pesan berantai. Redaksi Jaringnews.com pertama sekali mendapatkan rilis ini dari pesan singkat yang diperoleh dari Staf Khusus Presidenan bidang Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief pada Senin (10/3).

Dalam pesan singkatnya, ia menuturkan bahwa hal ini perlu diketahui masyarakat luas. Menurutnya, agar masyarakat memahami kondisi sesungguhnya yang terjadi kepada partai-partai yang saat ini sebagai peserta pemilu 2014.

"Ini harus diumumkan, agar rakyat bisa menilai dan memahami,"pungkasnya.

Temuan fakta partai terkorup yang dilansir oleh ICW dan KPK ini cukup mengagetkan publik karena selama ini Parta Demokrat lah yang dipersepsikan seolah-olah segai partai terkorup sebagaimana diberitakan di berbagai siaran televisi.

"Ada keganjilan dalam pemberitaan kasus korupsi selama ini. Partai Demokrat selama ini dipersepsikan sebagai partai terkorup. Pada hal faktanya tidak demikian" ujar Kastorius Sinaga, Ketua DPP Partai Demokrat yang juga caleg DPR RI.

"Persepsi tidak adil tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, karena Partai Demokrat adalah partai yang sedang memerintah sehingga lebih disorot oleh media. Kita semua tahu media massa, khususnya televisi, juga erat kepemilikannya dengan ketua umum partai politik tertentu. Politik itu sering kali merupakan persepsi, bukan soal kebenaran faktual. Nyatanya, kalau menyangkut kebenaran faktual, partai terkorup adalah seperti yang dilansir oleh lembaga kredibel ICW dan KPK di atas" tukas Kastorius yang juga mantan anggota tim Pakar KPK tahun 2010 untuk Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) tersebut
http://jaringnews.com/politik-perist...kader-terkorup

--------------------------

Jangan terlalu bersemangat ... 'ntar senjata makan Tuan ...