Surabaya (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi akan mewajibkan kepada menterinya untuk bisa memberantas mafia minyak dan gas yang selama ini masih beroperasi di Indonesia demi terciptanya negara yang maju.

"Minyak dari Indonesia itu dikirim ke luar untuk diolah, kemudian minyak tersebut diimpor lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana?" katanya saat memberikan sambutan pada Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Ia bertanya, kenapa Indonesia tidak memakai bahan bakar dari gas dan juga batu bara sebagai pembangkit listrik?

"Hal itu karena ada mafia yang bermain di dalamnya. Semua kok mafia. Saya sudah lihat satu persatu," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, menjadi tugas menteri yang baru untuk menghilangkan mafia-mafia tersebut. Dan tugas PKB untuk menghilangkan mafia itu juga.

"PKB harus mampu menghilangkan itu. Jangan sampai yang nanti dijadikan menteri malah ikut menjadi mafia di situ. Oleh sebab itu, menteri itu harus memiliki karakter yang kuat, berani memutuskan, berani benturan, mampu manajerial dan juga jujur. Tidak pintar tidak apa-apa," katanya.

Ia mengatakan, seperti listrik yang ada di Kalimantan. Kenapa tidak menggunakan "power plant" dan izinnya menjadi sulit.

"Kalau proses perizinannya sulit dan harus selama enam tahun. Terus pembangunannya kapan, listriknya bisa dinikmati oleh warganya kapan?" katanya bertanya.

Ia mengatakan, kalau kondisinya seperti ini terus, maka dirinya kelak tidak segan-segan untuk mencopot oknum yang bersangkutan.

"Kenapa masalahnya selalu perizinan, dan kondisi seperti itu harus diganti mengingat saat ini sudah zamannya one stop service supaya masyarakat bisa terlayani dengan cepat," katanya.

Untuk meneruskan pembangunan di Indonesia, kata dia, infrastruktur diperlukan terutama yang di laut mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah bahari.

"Tapi gak pernah diperhatikan. Saya berikan, kenapa tol laut. Bukan jalan tol. Ujung barat sampai ujung timur, karena tidak ada kapal yang lewat terus menerus, sehingga harga berbeda," katanya.

Ia mencontohkan, harga semen di Pulau Jawa saat ini berkisar antara Rp60 ribu sampai dengan Rp70 ribu setiap saknya, tetapi kalau di Papua harganya bisa sampai tembus angka Rp1,5 juta.

"Ada ketidakadilan, sehingga basis logistik harus diperbaiki. Yang baik laut, diterima kereta. Kalau bisa dilakukan harga untuk transportasi, 15 persen dari harga, itu artinya berat di ongkos," katanya. (IDS/T007)
Antara

Badan Anggaran (Banggar) DPR akan membahas kebijakan alternatif terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kami di Banggar akan menghitung dulu tentang skema yang bisa dilakukan pada pelaksanaan APBN 2015. Apakah kami harus memilih menaikkan harga BBM atau masih ada celah dan alternatif lain yang bisa dipilih?” katanya anggota Banggar DPR, I Wayan Koster, di Sanur, Denpasar, Sabtu (30/8/2014).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan pembahasan BBM bersubsidi masih memerlukan waktu dan diskusi yang panjang meskipun transisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Terpilih Joko Widodo tinggal menghitung hari.

“Tentunya dengan tetap memungkinkan ruang fiskal di APBN itu bisa dijalankan untuk memenuhi anggaran dalam mendanai program prioritas Jokowi-JK,” ucap politikus kelahiran Singaraja, Bali, itu.

Dia menjelaskan bahwa defisit anggaran yang sangat tinggi saat ini mencapai 2,32 persen menjadi beban APBN sehingga untuk menekan hal itu diperlukan sejumlah skenario termasuk mencari dana talangan dari luar negeri.

“Oleh karena itu untuk mencari alternatif lain agar fiskal lebih lebar, kami melihat pendapatan negara dari sisi rasio pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa ditingkatkan,” katanya.

Koster mengungkapkan bahwa saat ini besaran rasio pendapatan pajak terhadap PDB sebesar 12,5 persen dari angka ideal menurutnya minimum sebesar 15 persen.

“Kalau itu dilakukan, nantinya asumsi dan pendapatan negara akan cukup besar untuk mendanai (pemerintahan selanjutnya) tanpa harus menaikkan harga BBM,” imbuhnya.

Pada bagian lain, politikus PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan kenaikan harga BBM)kemungkinan dilakukan pertengahan tahun depan atau setelah masyarakat merasakan manfaat program-program dari pemerintahan Jokowi-JK.

Effendi mengatakan PDIP akan memandang secara objektif jika memang diperlukan langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian dia membantah apabila PDIP tidak konsisten memandang kenaikan harga BBM.

“Kami kesatria. Kami bukan pihak yang bersikeras, atau memohon-mohon. Kami tetap konsisten terhadap apa yang kami yakini terhadap permasalahan yang ada,” kata dia.

Masalah kenaikan harga BBM menjadi perbincangan ketika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir masa pemerintahannya untuk menghemat subsidi dan kuota BBM. Pemerintahan SBY mempersilahkan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengambil keputusan atas upaya penghematan subsidi energi di masa mendatang.

SUMUR

Jakarta, 29/08/2014 MoF (Fiscal) News - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini dilakukan, mengingat pada tahun lalu pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, pada tahun ini, pemerintah juga telah menaikkan tarif dasar listrik, serta merencanakan kenaikan harga elpiji 12 kilo gram.

"Beban rakyat sudah cukup berat, oleh karenanya pemerintah juga mengambil sikap untuk tidak lagi menambah beban rakyat," ungkapnya di Padang, Kamis (28/8) sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Ia meyakini, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi ini tidak akan memberikan beban kepada pemerintahan baru nantinya. "Tidak ada yang melimpahkan beban ke pemerintahan baru, karena memang APBN-P yang telah disepakati oleh DPR untuk tahun 2014 itu tidak ada asumsi kenaikan BBM," ujarnya.

Sementara itu, terkait kuota BBM bersubsidi, ia memastikan pemerintah akan tetap menjaga kuota konsumsi BBM bersubsidi yang pada tahun ini dipatok sebesar 46 juta kilo liter. Menurutnya, pembatasan kuota ini tidak akan terlalu berdampak pada perekonomian.

"Di Jakarta Pusat, BBM (solar) bersubsidi tidak dijual, kalau mau beli BBM bersubsidi, bisa mencari di luar Jakarta Pusat. Begitu juga di jalan tol, sebelum masuk jalan tol harus mengisi dulu (di luar tol). Jadi tidak ada dampak ekonominya sama sekali,” pungkasnya.(nv)
http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pem...bbm-bersubsidi