Undang-undang MD3 yang telah disahkan DPR mengatur tata cara baru dalam memeriksa anggota DPR apabila diduga tersangkut tindak pidana. Lembaga penegak hukum harus mengantongi izin Mahkamah Kehormatan Dewan jika ingin meminta keterangan dari anggota DPR yang bersangkutan.

Lalu bagaimana jika anggota DPR yang bersangkutan hanya perlu dimintai keterangan dalam kapasitas sebatas saksi, apa perlu juga harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan?

"Kalau pendapat saya, kalau memakai prinsip imunitas, itu perlu (izin dulu). Dan imunitas itu sudah diatur dalam UUD," kata Wakil Ketua Pansus RUU perubahan UU MD3, Fahri Hamzah, saat dihubungi, Jumat (11/7/2014).

Namun demikian, mekanisme yang lebih rigid akan ditentukan lewat peraturan teknis selanjutnya. UU MD3 yang baru ini akan berlaku untuk anggota DPR masa jabatan berikutnya.

"Mekanisme nanti akan ada aturan lebih lanjut. Akan ada Rapim kemudian sekretariat DPR juga sedang bekerja. Peraturan teknis akan ada selanjutnya setelah Perpres," tutur Fahri.

Menurut politikus PKS ini, mekanisme baru dalam memeriksa anggota DPR ini bukannya mempersulit, namun justru memodernisasi peraturan sesuai demokrasi. Saat ini, DPR adalah 'kamar terkuat' di negara.

sumber: http://news.detik.com/read/2014/07/1...s-izin?9911012