Jakarta - Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf mengkritik visi misi Prabowo-Hatta yang akan melanjutkan perkembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang dianggap terlalu ambisius karena cenderung mengorbankan lingkungan serta tak memperhatikan potensi konflik rakyat.

“Program yang ambisius ini justru akan merugikan para petani dan rakyat di berbagai daerah. Oleh karena itu harusnya dihentikan,” kata Sonny di Jakarta, Jumat (4/7).

Ia lantas memberikan tiga alasan yang mendasar, kenapa Program MP3EI yang diklaim mantan Menko Perekonomian Hatta Radjasa sebagai hasil pekerjaannya itu.

Pertama, program MP3EI lebih memberi peluang seluas-luasnya bagi investor besar untuk menguasai atau mengeruk sumber daya alam daerah, namun dengan memberikan manfaat sangat minim bagi masyarakat sekitar.

Kedua, program MP3EI sama sekali tidak memperhitungkan keseimbangan ekologis kawasan-kawasan setempat.

Ketiga, program yang ambisius itu juga melanggar hak-hak setempat khususnya masyarakat adat atas tanah.

"Program seperti ini mudah memicu konflik dengan masyarakat setempat. Nah, apakah kita akan meneruskan program ambisius yang akan memicu konflik ini di masyarakat?” kata Sonny.

Berdasarkan Perpres no.32/2011, MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

MP3EI merupakan suatu desain ekonomi besar untuk melejitkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam mencapai tujuannya, desain itu mengatur terbentuknya koridor-koridor ekonomi di setiap pulau-pulau besar di Indonesia sesuai dengan karakteristik komoditas global unggulannya. Itu artinya wilayah Indonesia dikapling-kapling menjadi enam koridor ekonomi.

Salah satunya adalah koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Salah satu wujudnya adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Di Sumatera Utara dan Aceh dilakukan pengembangan perkebunan baru dan pembangunan PLTA. Di Cilegon ada proyek jalan tol dan perluasan pabrikan kendaraan asal Jepang, Daihatsu. Di Lombok ada pembangunan beberapa bendungan baru. Jumlah investasi baru ditaksir hingga Rp 4000 triliun.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan visi misi capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyelipkan agenda MP3EI mempunyai implikasi yang besar terhadap kasus hak asasi manusia (HAM).

Menurut Haris, agenda MP3EI adalah program yang banyak diaplikasikan di daerah-daerah yang berujung pada pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

"Ini akan membuat sengketa dan kekerasan yang meningkat karena warga yang melawan untuk memperjuangkan haknya dianggap kriminal," kata Haris.

Haris menambahkan, program MP3EI yang digagas Hatta Rajasa belum menunjukkan penegakan hukum yang maksimal bagi rakyat. Dia mencontohkan, jika ada pembebasan lahan milik rakyat di suatu daerah yang akan digunakan untuk program MP3EI, warga kerap menerima sejumlah kekerasan dan perampasan hak.

"Itu demi para investor," imbuhnya.

Seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum pernah dikutip menyatakan jumlah badan usaha jasa konstruksi asing yang masuk Indonesia hingga 2013 telah mencapai 302 perusahaan. Sekitar 16 diantaranya merupakan kontraktor yang berasal dari wilayah ASEAN.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FEB

Sumber



Semakin aneh aja prabowo-hatta ini, katanya ingin menerapkan ekonomi kerakyatan tetapi nyatanya program mereka malah merugikan dan melanggar HAM rakyat.