Kawasan Laut China Timur Memanas, Ini Sikap Indonesia
Indonesia meminta kepada China agar tidak terjadi konflik terbuka.
Sabtu, 10 Mei 2014, 09:52 WIB


Kawasan Laut Cina Selatan

VIVAnews - Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Menhan China Jenderal Chang Wanquan tidak menyinggung soal kebijakan mereka memperluas zona udara di kawasan Laut China Selatan, dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Senin 16 Desember 2013. China hanya menyampaikan argumentasi mereka soal sengketa lahan di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Dalam pembicaraan hampir 3 jam di kantor Kementerian Pertahanan RI, kata Purnomo, Jenderal Chang tetap mengedepankan dialog sebagai solusi utama terhadap konflik itu. "Tadi mereka sempat menyebut bahwa China tetap akan menyelesaikan konflik sengketa melalui konsultasi dan dialog. Mereka sudah memiliki niat seperti itu dan akan tetap direalisasikan," ujar Purnomo.

Sementara Indonesia juga telah menyampaikan posisi tegas Pemerintah terhadap konflik tersebut. Sikap itu menyangkut tiga hal yaitu: satu, masalah di antara Jepang dan China sangat berpengaruh terhadap stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

"Peranan kedua negara ini sangat penting dalam membangun hubungan kemitraan. Oleh sebab itu, saya berharap poin ini dapat benar-benar dipahami oleh sahabat kita dari Tiongkok," ujar dia.

Kedua, Purnomo mendorong Pemerintah China supaya tidak terjadi konflik terbuka di antara kedua negara besar itu. Seandainya konflik terjadi, maka hal itu akan meluas hingga ke area lain.

"Ketiga, kami menyarankan agar kedua negara berkomunikasi langsung untuk mempermudah pembicaraan mengenai hal ini. Lagipula, ini kan masalah bilateral kedua negara, sehingga China tidak perlu mengundang negara-negara lain," kata dia.

Sementara terkait konflik di Laut China Selatan, posisi Indonesia sama dengan posisi organisasi ASEAN. Pemerintah berharap konflik sengketa lahan di sana bisa diselesaikan melalui protokol tata kelakuan baik (Code of Conduct).

"Tapi kan COC belum selesai dirundingkan oleh ASEAN dan China. Jadi untuk saat ini kami menggunakan Declaration of Conduct yang telah dibuat tahun 2002," imbuh dia.

Namun, dari pertemuan kelompok kerja ke-9 yang berlangsung September kemarin, sudah ada hasil positif. Pemerinta China berpendapat yang penting dialog mengenai COC ini selalu mengalami kemajuan, kendati berjalan lambat.

Tiga konflik China
China memiliki tiga jenis konflik dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Konflik pertama adalah perebutan sebuah pulau tak berpenghuni yang oleh Jepang disebut Senkaku, sementara China menyebutnya Diaoyu. Kendati pulau itu hanya memiliki luas 7 kilometer persegi, namun telah diklaim lebih dulu sebagai wilayah China yang berada di bawah kekuasaan Provinsi Taiwan.

Menurut penulis buku Territorial Disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku Islands, Lee Seokwoo, Kepulauan yang menjadi sengketa itu memiliki ladang minyak bumi berlimpah tahun 1970 silam.

Konflik kedua, menyangkut China, Taiwan dan beberapa negara ASEAN soal kawasan laut dan darat yaitu Pulau Paracel dan Spratly. Menurut kantor berita BBC, 15 Mei 2013, China sebagai salah satu negara yang ikut berkonflik, mengklaim teritori yang paling luas.

Bahkan mengakui daerah tersebut sudah menjadi wilayahnya sejak 2000 silam. Untuk mempertegas itu, mereka secara resmi mengeluarkan sebuah peta di tahun 1947 yang menjelaskan klaim lahan versi mereka.

Konflik ketiga menyangkut perluasan zona udara (ADIZ) yang dilakukan secara sepihak oleh China tanggal 27 November lalu. Jepang memprotes kebijakan kontroversial China itu lantaran mencakup wilayah udara Jepang di atas pulau sengketa, Senkaku.
http://m.news.viva.co.id/news/read/4...ikap-indonesia

China klaim wilayah Natuna
Rabu, 12 Maret 2014 22:40 WIB | 7138 Views



Natuna, Kepri (ANTARA News) - Pemerintah Republik Rakyat China telah memasuk sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah mereka, kata Asisten Deputi I Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini.

"China telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka. Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," ungkap Fahru Zaini saat berkunjung ke Natuna, Rabu.

Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan 9 dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga China juga sudah di cantumkan.

"Yang dilakukan oleh China ini menyangkut zona wilayah NKRI. Untuk itu, kami datang ke Natuna ini ingin melihat secara nyata strategi dari komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini," jelasnya.

Menurut dia, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh China tetapi juga wilayah negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut China Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunai, Fhilipina serta Taiwan.

"Bukan wilayah negara Indonesia saja yang petakan oleh China, negara lain juga dipetakan. Namun China tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka," katanya.

Itu sebabnya, lanjut Fahru, demi terjaganya keutuhan NKRI ini, kebhinekaan kebangsaan di wilayah terdepan seperti Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.

"Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antar warga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antar warga perlu dijunjung tinggi, ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain," ujarnya.

Ia mengatakan, letak Indonesia sangat strategis, baik lautnya maupun udaranya. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain yang dapat berdampak baik dan juga berdampak buruk.

"Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati," tuturnya.
http://www.antaranews.com/berita/423...wilayah-natuna



TNI Waspadai Perkembangan Krisis di Laut Cina Selatan
Selasa, 29/01/2013 15:28 WIB

Jakarta - Pemerintah China mengklaim sembilan titik di Laut Cina Selatan terkait sengketa perbatasan dengan Filipina dan Vietnam. Meski tidak terlibat langsung, jajaran TNI turut mewaspadai pengaruh dari perkembangan yang sedang berlangsung tersebut sebab bersinggungan dengan wilayah RI.

"Memang perlu kita sikapi hati-hati. Jangan sampai klaim tersebut menjadi klaim wilayah. Kita sudah protes dengan Cina masalah ini," kata Panglima TNI Agus Suhartono dalam konferensi pers Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Menurutnya sembilan titik yang China klaim merupakan daerah tanggapan ikan tradisional para nelayan. Meski demikian pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya pencehanan. Seperti melakukan pembangunan di wilayah perbatasan.

"Pemerintah juga sedang konsen membangun di Kepulauan Natuna," kata Agus.

Sebelumnya, Kepala Staff Umum (Kasum) TNI Marsekal Madya Daryatmo mengatakan perkembangan situasi yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan mengarahkan perhatian Indonesia terhadap munculnya kerawanan dan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Karena di sana juga terletak kepentingan Indonesia, khususnya pada aspek politik, ekonomi, militer dan pertahanan.

Daryatmo menilai tentu akan perlu adanya penguatan pertahanan dan gelar operasi TNI guna mengamankan kepentingan nasional. Khususnya di utara Kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan.

"Hal ini dalam rangka meminimalisasi terjadinya spill over konflik laut Cina Selatan yang muncul. Dan mengamankan berbagai objek vital di zona ekonomi ekslusif Indonesia tersebut," kata Daryatmo dalam upacara pembukaan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI Kilat XXIX di Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin (27/8/2012).

Daryatmo juga mengatakan, TNI harus melakukan analisa secara terus menerus terhadap kecenderungan perkembangan situasi serta mengevaluasi kemampuan dalam menyusun gelar kekuatan. Selain itu juga menyusun strategi atau skenario parsial dalam pengamanan objek vital nasional di kawasan Natuna, yang merupakan gerbang ekonomi Indonesia ke kawasan Asia Timur.
http://news.detik.com/read/2013/01/2...an?nd771104bcj

Pertahanan RI pada Sembilan Garis Putus-Putus
25. April 2014, 16:30:04 SGT


Laut Natuna wilayah NKRI, pada peta terbaru masuk wilayah yang klaim China (garis putus-putus merah)

Laut Cina Selatan menjadi titik fokus sengketa maritim di Asia. Dua dari beberapa pihak yang mengklaim perairan ini adalah Cina dan Taiwan. Sedangkan empat lainnya—Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam—merupakan anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean).

Sebagai kelompok, Asean bukanlah bagian dari sengketa. Namun, Asean memiliki kepentingan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tanpa berdampak pada kebebasan navigasi internasional.

Itu pula yang menjadi inti posisi Indonesia. Kita bukan salah satu pihak yang melayangkan klaim dalam perselisihan. Namun, kita akan terdampak jika konflik pecah di Laut Cina Selatan atas “sembilan garis putus-putus” pada peta Tiongkok.

Area yang diklaim Cina pada peta itu mencakup 90% dari perairan 3,5 juta kilometer persegi yang berlimpah sumber daya alam itu. Mengingat manfaat ekonomi dan kedudukan strategis laut tersengketa, ini adalah isu internasional yang mendesak, termasuk melibatkan Amerika Serikat (AS).

Oleh karena itu, Indonesia kecewa karena Cina telah memasukkan bagian Kepulauan Natuna dalam “sembilan garis putus-putus.” Sehingga tampaknya, Cina juga mengklaim beberapa bagian Provinsi Kepulauan Riau ke dalam teritorinya. Paspor keluaran baru Cina mencantumkan suatu gambar yang memperlihatkan peta “sembilan garis putus-putus” itu.

Tentara Nasional Indonesia sudah memutuskan untuk memperkuat pasukan di Kepulauan Natuna. Kita juga perlu mempersiapkan pesawat-pesawat tempur guna menghadapi usikan akibat ketegangan di Laut Cina Selatan, salah satu jalur perairan kunci dunia.

Militer, baik di Indonesia maupun di beberapa negara, selalu bersiap menghadapi kondisi darurat. Bagaimanapun, kami berharap diplomat dan petinggi politik lainnya dapat meraih solusi melalui negosiasi tanpa ancaman kekerasan. Dengan kata lain, kami percaya akan kebijakan nol-perang di Laut Cina Selatan, juga untuk semua tempat di Asia-Pasifik.

Kebijakan ini mencerminkan kepentingan kunci Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip sejuta teman dan nol musuh. Lewat semangat itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah merancang doktrin “keseimbangan dinamis.” Kebijakan ini mengajak negara-negara dengan kekuatan besar untuk terlibat dalam kerangka kerja sama demi membentuk arsitektur kawasan yang inklusif.

Bagi Indonesia, hanya arsitektur kerja sama seperti itu yang secara nyata dapat membuahkan kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia memilih tidak tergabung dalam kubu strategis tertentu, yang mungkin bisa memberikan semacam jaminan keamanan, namun membatasi pilihan. Indonesia berharap dapat melestarikan otonomi strategis. Otonomi memungkinkan kita menyalurkan kekuatan untuk pasukan internasional guna memperkuat perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran kawasan.

Kita tidak naif. Kita paham, negara-negara besar dunia harus memiliki kepentingan untuk menjaga perdamaian, jika ingin perdamaian terwujud. Saya percaya, Cina dan AS memiliki kepentingan nasional untuk bekerja sama menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan dan Asia-Pasifik secara keseluruhan. Hubungan bilateral keduanya sangat penting, baik bagi mereka sendiri maupun negara-negara Asia Tenggara. Jadi, tidak masuk akal kalau mereka merelakan sengketa Laut Cina Selatan memecah-belah keduanya.

Bagi Cina, perilakunya di Laut Cina Selatan bakal menentukan persepsi lebih luas atas kepentingan mereka sebagai kekuatan yang semakin besar. Kebijakan nol-perang yang diadopsi Beijing akan menyalurkan kepercayaan baru bagi negara-negara tetangga yang lebih kecil. Mereka akan meyakini bahwa Cina memegang prinsip kemajuan damai.

Namun, jika Cina bersikap tegas dan mengubah status quo lewat kekuatan militer, dampaknya akan berkebalikan. Negara-negara Asia Tenggara tak akan menyambut baik pengaruh yang menampilkan kekuatan militer dari negara manapun.

Bagi AS, pendekatan mereka terhadap sengketa akan menentukan kredibilitas di mata sekutu serta para mitra strategis. Bagaimanapun, Indonesia jelas-jelas tak mengharapkan evolusi kebijakan AS yang memberikan alasan bagi Cina mencurigai adanya koalisi yang hendak mengepungnya secara militer. Dengan demikian, penting artinya jika peralihan fokus AS ke Indo-Pasifik tidak diterjemahkan sebagai pendirian lingkup pengaruh yang ingin mengucilkan Cina dari urusan regional.

Beberapa konsep—seperti keseimbangan kekuatan, lingkup pengaruh, serta zona penyangga—merupakan buah abad 19 serta model politik kekuatan besar Eropa. Dua perang dunia, Perang Dingin, dan kemunculan negara-negara penghasil senjata nuklir adalah bukti bahwa konsep semacam itu hanya mengandung benih kehancuran.

Kebijakan nol-perang barangkali tampak sebagai harapan muluk. Namun, kebijakan itu tetaplah realistis. Kebijakan nol-perang mewakili kepentingan negara-negara besar Asia untuk terlibat dalam pembentukan lingkungan strategis yang tenteram. Kondisi itu memungkinkan mereka tumbuh bersama-sama, juga menyelesaikan perbedaan lewat negosiasi dan kompromi. Indonesia akan mengerahkan kemampuan dan pengaruh diplomatik untuk mendukung kebesaran Asia, tanpa ancaman atau penggunaan kekuatan militer.
http://indo.wsj.com/posts/2014/04/25...econdSummaries



---------------------------------

Apa ada jaminan bila Jokowi presiden di masa yad, sikapnya tak seperti Megawati dan PDIP dulu, sangat lembek dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia di Sipadan dan Ligitan itu? Logikanya, karena sudah "makan jasa" dengan konglomerat china yang mencapreskan Jokowi dan melihat kemampuan militer China yang raksasa, maka pasti lepaslah itu kepulauan Natuna yang sedang di klaim oleh China kelak. Apa sejarah harus terulang kembali? Think!