Aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten Danhil Anzar menyebut Partai Golkar berdosa besar di Banten. Menurutnya, Golkar paling bertanggung jawab karena menciptakan pasar politik oligopoli di tanah jawara tersebut.

“Tentu dosa seharusnya memang ditanggung semua partai yang terlibat, tapi dosa yang paling besar harusnya ditanggung Golkar. Golkar-lah yang menciptakan pasar politik di Banten jadi oligopoli. Siapa yang jadi oligopolinya, keluarga Atut,” kata Danhil di Jakarta, Sabtu (21/12).

Oligopoli adalah bentuk pasar dengan beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran, atau penawaran satu jenis barang yang dikuasai beberapa perusahaan.

Danhil mengatakan, sebagian besar keluar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi politikus Partai Golkar. Mereka kemudian menguasai sendi-sendi pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legislatif. “Golkar memanfaatkan dinasti ini bagi kepentingan mereka. Dinasti ini juga memanfaatkan Golkar,” sambungnya.

Dia menuturkan, pasar politik oligopoli di Banten ini mulai terbentuk sejak 2001, atau ketika ayah Atut, Chasan Sochib, berkuasa. Menurut Danhil, Chasan yang berkuasa saat itu memaksakan anaknya untuk menjadi penguasa di Banten.

“Yang kita enggak pernah kenal sama sekali dulu, yang namanya Ratu Atut, tiba-tiba menjadi wakil gubernur. Jangankan disuruh pidato, dia enggak punya kapasitas itu,” katanya.

Setelah menjadi gubernur, sekitar 2006, lanjut Danhil, Atut mulai mengikuti jejak orangtuanya dengan memasukkan keturunan atau anggota keluarganya dalam jajaran pemerintahan maupun legislatif di Banten.

“Mereka miskin integritas, miskin kapasitas, track record, rekam jejak di ranah publik, rata-rata miskin. Kasus Walkot Serang, Tubagus Chaerul Jaman, pidato saja enggak bisa. Menghadapi wartawan enggak akan berani, miskin kapasitas, miskin rekam jejak bekerja di ranah publik, mengapa bisa terjadi, karena Golkar membiarkan dimonopoli keluarga ini,” ucap Danhil.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari menyebut tudingan tersebut berlebihan. Menurutnya, pemerintahan Atut dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno itu merupakan tanggung jawab koalisi yang mengusungnya, bukan hanya tanggung jawab Golkar. “Itu tanggung jawab koalisi, dan jangan dilupakan bahwa kita menerapkan demokrasi langsung, partisipasi publik besar,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kalau pasangan Atut-Rano juga didukung partai besar lainnya, yakni PDI Perjuangan. Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini pun tidak menampik ada manuver partai lain yang memanfaatkan kasus Atut.

“Atut dan Rano hasil koalisi dukungan partai juga, terlalu simplistis salahkan Golkar saja. Saat itu kemenangan mutlak diperoleh, kalau dibilang kesalahan, ya jadinya kolektif,” kata Hajriyanto. sumber