Kasus Intoleransi, Demokrat Salahkan Pemuka Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menampik anggapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan tentang sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tak berbuat banyak dalam mengatasi kasus-kasus intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf justru mempertanyakan peran para pemuka agama selama ini.

"Ini bukan cuma tugas SBY. Ini tugas pemuka agama. Bagaimana dia menenangkan umatnya," ujar Nurhayati, di Kompleks Parlemen, Senin (30/9/2013)

Nurhayati mencontohkan kasus kelompok Syiah di Madura. Menurutnya, kasus itu tak perlu berlarut-larut selama penanganan oleh pemuka agama bisa dilakukan efektif. Ia pun mengklaim toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah yang paling indah.

"Coba lihat kontes Miss World bisa berjalan dengan baik. Coba kalau MTQ di bawa ke negara lain? Apakah bisa sama sikapnya seperti kita di Indonesia," ucapnya.

Ia menyatakan kecewa dengan pernyataan pemuka agama yang menyudutkan SBY. Pernyataan soal intoleransi di Indonesia, kata Nurhayati, justru memojokkan citra negeri sendiri.

"Kurang apa SBY? Di Kemenag, semua agama ada. Cek di tempat lain, apa seperti itu? Siapa yang persoalkan toleransi di Indonesia?" katanya.

SBY diminta belajar soal toleransi

Sebelumnya, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Palti Panjaitan, prihatin dengan sejumlah tindakan intoleransi di Tanah Air. Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya belajar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) soal toleransi yang dinilainya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama selama hampir setahun menjabat.

Salah satunya, kata Palti, sikap Jokowi merespons penolakan warga atas penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga karena alasan agama yang dianutnya.

"Statement Jokowi jelas, Lurah Susan tidak akan dipindah karena isu agama. Tapi kalau kinerja jelek baru akan dipindah," kata Palti kepada Kompas.com, Senin (30/9/2013).

Contoh lainnya, kata dia, persoalan Gereja Katolik di Tambora. Menurutnya, beberapa pihak juga mendesak gereja tersebut ditutup. Namun, Jokowi menolaknya. Sikap Jokowi tersebut, menurut Palti, kontras dengan sikap SBY. Selama menjabat Presiden, ia menilai banyak tindakan intoleransi terjadi dan Presiden SBY tak banyak bertindak.

"Kalau Presiden SBY, tidak ada (bertindak) seperti itu," ujar Palti.

Palti pun mencontohkan kasus intoleransi yang menimpa gerejanya, Gereja Filadelfia, Bekasi, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Sudah dua tahun gereja tersebut disegel karena perkara yang tidak jelas sehingga jemaat tidak dapat beribadah di gereja tersebut. Secara rutin, mereka pun memilih beribadah di depan Istana setiap dua minggu sekali. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan sedikit pun dari Presiden SBY.




ada benernya jg, pemuka agama memang berperan..
tp klo presiden-nya klemer2 kayak gini,
rakyatnya jg ikutan bingung..